Informasi Pelaut Indonesia

Pelaut lebih takut kehilangan pekerjaan ketimbang bajak laut
Para pelaut khawatir bahwa larangan terhadap orang Filipina untuk mengoperasikan kapal melewati pantai Somalia yang dikuasai bajak laut akan beresiko pada kehilangan mata pencaharian bagi keluarga mereka.

Nelson Ramirez, presiden United Filipino Seafarers, mengatakan kepada UCA News bahwa larangan itu akan mempengaruhi sekitar 229.000 pelaut Filipina yang kini bekerja di kapal-kapal dagang di seluruh dunia.

Pria yang sudah lama bekerja sebagai insinyur perkapalan itu mengatakan, larangan yang direkomendasikan Departemen Luar Negeri (DFA) itu tidak tepat.

“Bagaimana mungkin kita meminta para pelaut Filipina untuk turun dari kapal hanya karena takut akan kemungkinan terjadi bajak laut?” tanya Ramirez.

Dia menunjukkan bahwa pelaut dapat selalu berhenti secara individual tanpa “pengaruh apapun,” tetapi “larangan ini akan membuat kami kehilangan ribuan pekerjaan.”

DFA merekomendasikan agar Presiden Gloria Arroyo memberlakukan larangan itu pada para pelaut yang tersebar di berbagai kapal asing yang melewati perairan di Somalia yang dipenuhi bajak laut, kata Eduardo Ermita, sekretaris eksekutif presiden, kepada wartawan pada 3 Februari.

Para bajak laut Somalia baru saja melepaskan sebuah kapal barang milik Yunani beserta anak buah kapal, setelah membajak dan menahannya sejak 10 November 2009. Kapal MV Filitsa yang dibajak di Samudera Hindia itu membawa tiga orang Yunani dan 19 orang Filipina.

Catatan Departemen Tenaga Kerja (DOLE) menunjukkan bahwa 58 pelaut Filipina yang bekerja di lima kapal masih berada di tangan bajak laut.

Reynaldo Juego, penasihat hukum dari kerasulan pelaut dari Gereja Filipina kembali mengungkapkan keprihatinan Ramirez bahwa larangan itu akan lebih merugikan ketimbang melindungi pelaut Filipina.
Larangan itu membuat banyak keluarga “menderita”

“DFA pernah melarang pengiriman tenaga kerja Filipina ke Jordania dan Irak beberapa tahun lalu, namun para tenaga kerja justru pergi ke tempat lain sebelum pergi ke wilayah-wilayah yang dilarang itu,” kata penasehat hukum itu. Dengan cara ini, pemerintah membiarkan para tenaga kerja itu rentan dan terserah pada diri mereka sendiri.

Banyak keluarga para pelaut akan menderita karena pencari nafkah keluarga mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan apapun di Filipina yang bisa membayar mereka sebanyak yang mereka peroleh melalui pekerjaan asing yang mereka jalani, kata Juego.

“Larangan ini hanya akan membuat para pelaut kehilangan pekerjaan” dan negara kehilangan kemampuan kompetitifnya, lanjut pengacara itu.

Dia mengatakan, tanpa larangan, seorang pelaut Filipina punya hak untuk menolak tugas di daerah berbahaya. Mereka dapat dipulangkan ke Filipina tanpa terkena blacklist oleh industri pelayaran internasional, jika hal itu terpaksa dilakukan para pelaut itu.

“Karena mereka tidak terkena blacklist, mereka dilindungi. DOLE sudah memiliki jaminan ini,” katanya.

Kerasulan Pelaut atau Apostleship of the Sea (AOS) merupakan agen Gereja Katolik untuk karya pastoral bagi orang-orang yang memperoleh nafkah melalui laut, tanggungan mereka, dan komunitas mereka.

Mantan direktur nasional kerasulan ini, Pastor Savino Bernardi dari Tarekat Scalabrini, mengatakan kepada UCA News bahwa ia pernah menolak larangan DFA tahun 2008 karena bisa “melumpuhkan industri pelayaran.”

Catatan DOLE menunjukkan bahwa 460 orang Filipina yang bekerja di 38 kapal telah diculik oleh bajak laut Somalia sejak 2006, dan 402 di antaranya telah dilepaskan.

Salah satu pelaut Filipina meninggal dalam sekapan bajak laut karena penyakit yang semakin parah lantaran penahanan diperpanjang, lanjut Ermita.

Uang yang dikirim kepada keluarga oleh para pelaut Filipina yang berkerja di luar negeri mencapai US$ 2,5 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2009,